Menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang dikorbankan hingga harus bertaruh nyawa.
Terima kasih atas kontribusi bagi bangsa untuk terus melayani, memberikan jasa terbaik dan membangun Indonesia yang sehat.
Selamat Hari Dokter Nasional! #HariDokterNasional
Terima kasih atas kontribusi bagi bangsa untuk terus melayani, memberikan jasa terbaik dan membangun Indonesia yang sehat.
Selamat Hari Dokter Nasional! #HariDokterNasional
Koperasi Eptilu yang berdiri sejak tahun 2013 dirintis oleh seorang putra daerah asal Garut asli Cikajang yakni Rizal. Kini Rizal yang menjabat sebagai CEO Eptilu sukses mengembangkan Koperasi Eptilu pernah menjadi Duta Petani Muda Asean pada tahun 2018 dan 2019.
Eptilu sendiri merupakan percontohan integrasi dan sinergi perangkat daerah. Integrasi dan sinergi antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata. Pola tersebut juga diimplementasikan di lokasi pengembangan lainnya yaitu Kebun Jeruk Selekta di Cikandang, Bosaga di Samarang.
Masing-masing perangkat daerah melalukan pembinaan dan pengembangan sesuai urusannya. Dinas Pertanian melakukan pembinaan budidaya jeruk, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus pembinaan kuliner, dan Dinas Pariwisata menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia Sadar Wisata.
Hal tersebut ternyata menarik Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi untuk melakukan kunjungan ke Koperasi Eptilu Garut serta koperasi binaan lainnya. Ahmad Dading berkunjung dalam rangka Peninjauan UMKM di Kabupaten Garut, Senin (26/10).
Koperasi Eptilu yang bergerak dibidang pertanian sebagai bidang utama yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan dan potensi Eptilu kemudian melakukan ekpansi di bidang usaha lain yakni pendidikan dan ecotourism.
"Saya yakin dengan menggabungkan pertanian dengan agrowisata, ternyata sangat menarik dan indah. Optimis Eptilu dapat menjadi contoh dalam regenerasi petani milenial.", jelas Rizal.
Melihat bidang yang sedang dikembangkan oleh Eptilu memiliki potensi yang besa. Ahmad Dading mengatakan bahwa pemerintah siap menjadi mitra dalam pengembangan Koperasi Eptilu sehingga menjadi pelopor dan motivasi bagi koperasi lain di Kabupaten Garut.
Dalam kunjungan tersebut Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas juga didampingi perangkat daerah terkait, Dinas Koperasi dan UKM serta Bappeda. Pemerintah Kabupaten Garut menaruh harapan tindaklanjut dari kunjungan tersebut dapat segera direalisasikan. *** (ZFRY/Ekon)
Eptilu sendiri merupakan percontohan integrasi dan sinergi perangkat daerah. Integrasi dan sinergi antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata. Pola tersebut juga diimplementasikan di lokasi pengembangan lainnya yaitu Kebun Jeruk Selekta di Cikandang, Bosaga di Samarang.
Masing-masing perangkat daerah melalukan pembinaan dan pengembangan sesuai urusannya. Dinas Pertanian melakukan pembinaan budidaya jeruk, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus pembinaan kuliner, dan Dinas Pariwisata menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia Sadar Wisata.
Hal tersebut ternyata menarik Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi untuk melakukan kunjungan ke Koperasi Eptilu Garut serta koperasi binaan lainnya. Ahmad Dading berkunjung dalam rangka Peninjauan UMKM di Kabupaten Garut, Senin (26/10).
Koperasi Eptilu yang bergerak dibidang pertanian sebagai bidang utama yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan dan potensi Eptilu kemudian melakukan ekpansi di bidang usaha lain yakni pendidikan dan ecotourism.
"Saya yakin dengan menggabungkan pertanian dengan agrowisata, ternyata sangat menarik dan indah. Optimis Eptilu dapat menjadi contoh dalam regenerasi petani milenial.", jelas Rizal.
Melihat bidang yang sedang dikembangkan oleh Eptilu memiliki potensi yang besa. Ahmad Dading mengatakan bahwa pemerintah siap menjadi mitra dalam pengembangan Koperasi Eptilu sehingga menjadi pelopor dan motivasi bagi koperasi lain di Kabupaten Garut.
Dalam kunjungan tersebut Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas juga didampingi perangkat daerah terkait, Dinas Koperasi dan UKM serta Bappeda. Pemerintah Kabupaten Garut menaruh harapan tindaklanjut dari kunjungan tersebut dapat segera direalisasikan. *** (ZFRY/Ekon)
Adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesudah RPJMD ditetapkan, mendorong pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar akan melaksanakan penyusunan Perubahan RPJMD.
Diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur program dan kegiatan pada dokumen perencanaan yang berlaku.
Untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan Permendagri pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka dilakukan revisi terhadap dokumen-dokumen tersebut.
Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar, Jumat (23/10) melaksanakan kunjungan kerja dan studi komparasi serta sharing terkait jadwal dan tahapan revisi RPJMD yang akan dilakukan ke Kabupaten Garut yang juga akan melakukan revisi RPJMD.
Tata cara perubahan dokumen perencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. *** (AGUS/Litb)
Diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur program dan kegiatan pada dokumen perencanaan yang berlaku.
Untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan Permendagri pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka dilakukan revisi terhadap dokumen-dokumen tersebut.
Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar, Jumat (23/10) melaksanakan kunjungan kerja dan studi komparasi serta sharing terkait jadwal dan tahapan revisi RPJMD yang akan dilakukan ke Kabupaten Garut yang juga akan melakukan revisi RPJMD.
Tata cara perubahan dokumen perencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. *** (AGUS/Litb)
"๐๐๐ญ๐๐ก๐๐ซ๐ข ๐ญ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ฅ๐๐ฆ ๐ฆ๐๐ง๐ ๐๐ฃ๐๐ซ๐ค๐๐ง ๐ค๐ข๐ญ๐ ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐ฆ๐๐ง๐ ๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ข ๐๐ฉ๐๐ฉ๐ฎ๐ง ๐ฒ๐๐ง๐ ๐ฆ๐๐ญ๐๐ก๐๐ซ๐ข ๐๐๐ซ๐ข๐ค๐๐ง ๐ค๐๐ฉ๐๐๐ ๐ค๐ข๐ญ๐." โ ๐ด๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐
๐๐
๐ท @endangnugraha3552 ๐ Kadungora, #Garut
๐ท @endangnugraha3552 ๐ Kadungora, #Garut
Selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 H - 29 Oktober 2020
Semoga di hari #MaulidNabi1442H ini kita selalu mendapat Syafaat Rasulullah dengan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga di hari #MaulidNabi1442H ini kita selalu mendapat Syafaat Rasulullah dengan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Wargi #garut, selamat kepada pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut yang telah lolos seleksi.
Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 dapat wargi lihat di website BKD Garut dengan link sebagai berikut :
http://bkd.garutkab.go.id/news.php?extend.28
Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 dapat wargi lihat di website BKD Garut dengan link sebagai berikut :
http://bkd.garutkab.go.id/news.php?extend.28
Wargi #garut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan akan mengatasi kemiskinan dan mendukung pengembangan kawasan Jawa Barat Wilayah Selatan dengan memasukan potensi-potensi yang dimiliki Jabar Selatan ke dalam program kegiatan rencana kerja pemerintah pusat tahun mendatang.
Kemiskinan, UMKM, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kebencanaan, dan Infrastruktur menjadi sorotan utama dari kunjungan kerja yang dilakukan Bappenas RI.
Pengembangan potensi di Wilayah Selatan Jawa Barat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi wilayah Selatan Jabar. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bappenas RI-Provinsi Jawa Barat di Hotel Santika Cipanas Kabupaten Garut, Selasa (27/10).
โMayoritas kemiskinan di Jawa Barat memang ada di Jabar Selatan. Kita bertekad dalam beberapa tahun ke depan bisa diselesaikan dengan cepat dengan dukungan Pemerintah Pusat,โ tutur Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ia menargetkan dalam tiga tahun ke depan kemiskinan dan pembangunan di Jawa Barat dapat terselesaikan. Pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit baru, dukungan sanitasi, serta ekonomi pariwisata, pertanian digital dan perikanan/kelautan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
โPariwisata Jabar Selatan indah sekali, hanya jalannya belum mendukung sehingga kepada sektor ekonomi kurang optimal,โ tambahnya.
๐ธDok. Humas Bappeda Jabar
Kemiskinan, UMKM, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kebencanaan, dan Infrastruktur menjadi sorotan utama dari kunjungan kerja yang dilakukan Bappenas RI.
Pengembangan potensi di Wilayah Selatan Jawa Barat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi wilayah Selatan Jabar. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bappenas RI-Provinsi Jawa Barat di Hotel Santika Cipanas Kabupaten Garut, Selasa (27/10).
โMayoritas kemiskinan di Jawa Barat memang ada di Jabar Selatan. Kita bertekad dalam beberapa tahun ke depan bisa diselesaikan dengan cepat dengan dukungan Pemerintah Pusat,โ tutur Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ia menargetkan dalam tiga tahun ke depan kemiskinan dan pembangunan di Jawa Barat dapat terselesaikan. Pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit baru, dukungan sanitasi, serta ekonomi pariwisata, pertanian digital dan perikanan/kelautan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
โPariwisata Jabar Selatan indah sekali, hanya jalannya belum mendukung sehingga kepada sektor ekonomi kurang optimal,โ tambahnya.
๐ธDok. Humas Bappeda Jabar
Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,37% atau 1.28 juta jiwa secara nasional. Bahkan semakin banyak penduduk miskin dan rentan, terutama yang bekerja di sektor informal.
Berdasarkan data dari Bappenas pemutakhiran data penduduk miskin belum optimal dilakukan oleh daerah. Sehingga pada periode 2017 - 2019 mengalami stagnasi/kenaikkan jumlah penduduk miskin.
Hal tersebut diakibatkan pada periode tersebut banyak daerah yang kurang aktif dalam melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat 167 daerah yang melakukan update DTKS diatas 50%.
Layanan pemutakhiran data terpadu kesos dimulai dari desa dengan melakukan integrasi data. Beberapa desa di Indonesia memiliki berbagai macam sistem informasi desa yang mencakup data profil desa, pembangunan desa, dan data kependudukan.
Kabupaten Garut menjadi satu dari delapan daerah uji coba implementasi Digitalisasi Monografi Desa. Pemutakhiran data DTKS 2021 dilaksanakan dimulai dari desa melalui Digitalisasi Monografi Desa.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki melakukan kunjungan kerja dan melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) sosialisasi mekanisme dan uji coba lapangan pengecekan prelist pemutakhiran DTKS Tahun 2021 di Kabupaten Garut, Senin (26/10).
"Pemutakhiran DTKS Tahun 2021 dianggarkan untuk persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali), pelatihan enumerator, penyusunan data prelist yang diperluas cakupannya, musdes/kel, monev, buffering, serta dana khusus untuk wilayah kategori 3T.", jelas Maliki.
Untuk pendataan juga akan berkolaborasi dengan BKKBN. Sehingga target cakupannya menjadi 60% penduduk miskin dengan penyempurnaan perangkingan. Serta penyempurnaan instrumen pendataan dan SIKS Droid.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapusdatinkesos Kemensos, Kapusdatin Kemendes, Asdep Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Kadinsos, Kepala DPMD, Kadisdukcapil, Kadiskominfo, Sekretaris Bappeda, Pemdes Pasanggrahan Kec. Sukawening, Pemdes Sukajadi Kec. Karangpawitan, Pemdes Karangpawitan Kec. Karangpawitan. *** (IMSC/Pemk)
Berdasarkan data dari Bappenas pemutakhiran data penduduk miskin belum optimal dilakukan oleh daerah. Sehingga pada periode 2017 - 2019 mengalami stagnasi/kenaikkan jumlah penduduk miskin.
Hal tersebut diakibatkan pada periode tersebut banyak daerah yang kurang aktif dalam melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat 167 daerah yang melakukan update DTKS diatas 50%.
Layanan pemutakhiran data terpadu kesos dimulai dari desa dengan melakukan integrasi data. Beberapa desa di Indonesia memiliki berbagai macam sistem informasi desa yang mencakup data profil desa, pembangunan desa, dan data kependudukan.
Kabupaten Garut menjadi satu dari delapan daerah uji coba implementasi Digitalisasi Monografi Desa. Pemutakhiran data DTKS 2021 dilaksanakan dimulai dari desa melalui Digitalisasi Monografi Desa.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki melakukan kunjungan kerja dan melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) sosialisasi mekanisme dan uji coba lapangan pengecekan prelist pemutakhiran DTKS Tahun 2021 di Kabupaten Garut, Senin (26/10).
"Pemutakhiran DTKS Tahun 2021 dianggarkan untuk persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali), pelatihan enumerator, penyusunan data prelist yang diperluas cakupannya, musdes/kel, monev, buffering, serta dana khusus untuk wilayah kategori 3T.", jelas Maliki.
Untuk pendataan juga akan berkolaborasi dengan BKKBN. Sehingga target cakupannya menjadi 60% penduduk miskin dengan penyempurnaan perangkingan. Serta penyempurnaan instrumen pendataan dan SIKS Droid.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapusdatinkesos Kemensos, Kapusdatin Kemendes, Asdep Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Kadinsos, Kepala DPMD, Kadisdukcapil, Kadiskominfo, Sekretaris Bappeda, Pemdes Pasanggrahan Kec. Sukawening, Pemdes Sukajadi Kec. Karangpawitan, Pemdes Karangpawitan Kec. Karangpawitan. *** (IMSC/Pemk)
Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgianti melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Senin (26/10). Kunjungan ini dalam rangka pemantauan dan menggali informasi di salah satu area percontohan pembangunan perumahan formal berbasis komunitas.
Perumahan Paguyuban Pangkas Rambut Garut yang diinisiasi oleh usulan Komunitas Tukang Cukur Garut yang ingin memiliki rumah namun terkendala proses perbankan. Berkat dukungan dan kerjasama yang baik antara komunitas tukang cukur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pembangunan akhirnya dapat dilaksanakan.
"Kami sangat mengapresiasi adanya perumahan formal berbasis komunitas ini. Perumahan ini merupakan salah satu contoh yang baik bentuk kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan swasta. Dalam hal ini swasta sebagai developer dan perbankan.", jelas Virgianti dalam pernyataannya.
Virgianti menuturkan agar warga komunitas dapat memanfaatkan perumahan ini dengan baik. Dia juga mengharapkan warga komunitas dapat memperhatikan pembayaran kredit agar tetap lancar. Agar kerjasama yang telah dibangun dengan perbankan tetap dapat terjalin dengan baik.
"Semoga kedepannya skema pembangunan perumahan berbasis komunitas ini dapat direplikasi di tempat lain dengan komunitas yang berbeda.", pungkas Virgianti dalam penjelasan pada kunjungan kerjanya tersebut.
Dalam kunjungan tersebut hadir mendampingi Kasubbid Infrasbangwil Bappeda Garut, Kasubbid Infraswil Bappeda Jabar, Perwakilan Disperkim Garut, Perwakilan Disperkim Jabar, dan Perwakilan Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. *** (EFIT/IPW)
Perumahan Paguyuban Pangkas Rambut Garut yang diinisiasi oleh usulan Komunitas Tukang Cukur Garut yang ingin memiliki rumah namun terkendala proses perbankan. Berkat dukungan dan kerjasama yang baik antara komunitas tukang cukur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pembangunan akhirnya dapat dilaksanakan.
"Kami sangat mengapresiasi adanya perumahan formal berbasis komunitas ini. Perumahan ini merupakan salah satu contoh yang baik bentuk kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan swasta. Dalam hal ini swasta sebagai developer dan perbankan.", jelas Virgianti dalam pernyataannya.
Virgianti menuturkan agar warga komunitas dapat memanfaatkan perumahan ini dengan baik. Dia juga mengharapkan warga komunitas dapat memperhatikan pembayaran kredit agar tetap lancar. Agar kerjasama yang telah dibangun dengan perbankan tetap dapat terjalin dengan baik.
"Semoga kedepannya skema pembangunan perumahan berbasis komunitas ini dapat direplikasi di tempat lain dengan komunitas yang berbeda.", pungkas Virgianti dalam penjelasan pada kunjungan kerjanya tersebut.
Dalam kunjungan tersebut hadir mendampingi Kasubbid Infrasbangwil Bappeda Garut, Kasubbid Infraswil Bappeda Jabar, Perwakilan Disperkim Garut, Perwakilan Disperkim Jabar, dan Perwakilan Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. *** (EFIT/IPW)
Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgianti melakukan kunjungan kerja ke Lokasi rumah dengan skema Pembiayaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Selasa (27/10).
Kunjungan dimaksudkan untuk mengecek lokasi pembangunan rumah yang dibiayai oleh skema BSPS dari Kementerian PUPR yang diterima oleh Kabupaten Garut pada Tahun 2020. Kabupaten Garut mendapat tambahan kuota BSPS Tahun 2020 sebanyak 80 unit.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini menyasar pada warga yang telah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni. Dana bantuan stimulan yang diberikan sebesar Rp.17.500.000 untuk belanja bahan dan upah kerja.
Selain itu ada dana swadaya lagi yang disediakan baik dari warga maupun lingkungan sekitar. Untuk sample rumah yang disurvey terdapat 4 rumah dengan kondisi antara 70% sampai dengan 80%.
"Diharapkan bantuan ini senantiasa tepat sasaran serta dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup warga yang mendapat bantuan.", jelas Virgianti dalam kunjungannya.
Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jabar, Kelapa Bidang Infrasbangwil Bappeda Garut, Camat Samarang, Kepala Desa Sukakarya Samarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Garut dan Koordinator Fasilitator BSPS. *** (EFIT/IPW)
Kunjungan dimaksudkan untuk mengecek lokasi pembangunan rumah yang dibiayai oleh skema BSPS dari Kementerian PUPR yang diterima oleh Kabupaten Garut pada Tahun 2020. Kabupaten Garut mendapat tambahan kuota BSPS Tahun 2020 sebanyak 80 unit.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini menyasar pada warga yang telah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni. Dana bantuan stimulan yang diberikan sebesar Rp.17.500.000 untuk belanja bahan dan upah kerja.
Selain itu ada dana swadaya lagi yang disediakan baik dari warga maupun lingkungan sekitar. Untuk sample rumah yang disurvey terdapat 4 rumah dengan kondisi antara 70% sampai dengan 80%.
"Diharapkan bantuan ini senantiasa tepat sasaran serta dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup warga yang mendapat bantuan.", jelas Virgianti dalam kunjungannya.
Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jabar, Kelapa Bidang Infrasbangwil Bappeda Garut, Camat Samarang, Kepala Desa Sukakarya Samarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Garut dan Koordinator Fasilitator BSPS. *** (EFIT/IPW)